Tujuh program prioritas pembaruan peradilan agama : penyelesaian perkara, manajemen SDM, pengelolaan website, pelayanan publik dan meja informasi, implementasi SIADPA, pengawasan dan “justice for all” | 8 Area Perubahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi : 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja, 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, 3. Penataan dan Penguatan Organisasi, 4. Penataan Tatalaksana, 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 6. Penguatan Pengawasan, 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETUA

PANITERA & SEKRETARIS
VALIDASI AMAR PUTUSAN PA

BMN


 



PENGADAAN BARANG & JASA

JUMLAH PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini2496
mod_vvisit_counterKemarin1808
mod_vvisit_counterMinggu Ini9669
mod_vvisit_counterMinggu Lalu20108
mod_vvisit_counterBulan Ini47995
mod_vvisit_counterBulan Lalu67986
mod_vvisit_counterTotal1025549

Online (20 minutes ago): 42
Your IP: 54.224.50.28
,
Now is: 2017-10-19 18:04


                    

postheadericon :: Fokus ::

postheadericon :: Seputar PTA Pekanbaru::

 

postheadericon PROFIL DAN SEJARAH BERDIRI PTA PEKANBARU

Profil PTA Pekanbaru
1. Gambaran Umum PTA Pekanbaru
A.  Peta Wilayah Hukum PTA Pekanbaru
B. Dasar Hukum Pembentukan PTA Pekanbaru
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dibentuk berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama RI, Tanggal 22 Juli 1986 Nomor: 207 Tahun 1986.
 
C. Ketenagaan PTA Pekanbaru
1. Daftar Nama Ketua PTA Pekanbaru (Terdahulu Sampai Sekarang)
                                                                
NO
NAMA
GOL
PEND
TAHUN MENDUDUKI JABATAN
1 Drs. H. Zainal Arifin Syam   S1 1987-1990
2 Drs. H. Rusydi Nurut, SH   S1 1990-1995
3 Drs. H. Abbas Hasan   S1 1995-1997
4 Drs. H. Habiburrahman, M.Hum   S2 1997-2003
5 Drs. H. Moh. Thahir, SH., M.Hum   S2 2003-2006
6 Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH., M.Hum IV/e S2 2006-2007
7 Drs. H. A. Mukhsin Asyrof, SH., MH IV/e S2 2007-2010
8 Drs. H. Mahyiddin Usman, SH., MA IV/e S2 2010-Sekarang
 
2. Ketenagaan PTA Pekanbaru
NO JABATAN JUMLAH KETERANGAN
1 Ketua 1  
2 Wakil Ketua 2  
3 Hakim Tinggi 13  
4 Panitera/Sekretaris 1  
5 Wakil Panitera 1  
6 Wakil Sekretaris 1  
7 Panitera Muda 2  
8 Kasubag 3  
9 Staf 22  
                        
 
D. Keadaan PTA Pekanbaru
1. Foto Gedung
  
 
2. Alamat Kantor
1.  Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 198
     Nomor Telepon: (0761) 32548
     Fax                   : 26624
     E-mail               : Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya
2.  Luas Tanah      : 3.500 M²
3.  Luas Gedung   : 712.14 M²
4.  Status Kantor   :  Kantor Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
 
E. Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Pekanbaru
1.   Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi 12 Kecamatan.
2.   Pengadilan Agama Rengat meliputi 22 Kecamatan.
3.   Pengadilan Agama Bangkinang meiliputi 20 Kecamatan.
4.   Pengadilan Agama Tembilahan meliputi 20 Kecamatan.
5.   Pengadilan Agama Pasir Pengarayan meliputi 14 Kecamatan.
6.   Pengadilan Agama Bengkalis meiliputi 14 Kecamatan.
7.   Pengadilan Agama Selat Panjang meliputi 5 Kecamatan.
8.   Pengadilan Agama Tanjung Pinang meliputi 10 Kecamatan.
9.   Pengadilan Agama Dabo Singkep meliputi 5 Kecamatan.
10. Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun meliputi 9 Kecamatan.
11. Pengadilan Agama Tarempa meliputi 6 Kecamatan.
12. Pengadilan Agama Dumai meliputi 10 Kecamatan.
13. Pengadilan Agama Batam meliputi 12 Kecamatan.
14. Pengadilan Agama Natuna meliputi 10 Kecamatan.
15. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci meliputi 12 Kecamatan.
16. Pengadilan Agama Ujung Tanjung meliputi 13 Kecamatan.
 
Sejarah Berdirinya PTA Pekanbaru
      Dalam tinjauan sejarah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dibentuk berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1986 Nomor  207 Tahun 1986. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama diwilayah hukum Propinsi Riau masuk dalam yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengoperasiannya secara efektif  baru diresmikan pada tanggal 17 November 1987.
       Pada zaman penjajahan Belanda, di Riau dikenal ada Kerajaan Siak dengan ibukotanya Siak Indrapura, walaupun pada saat itu pemerintahan penjajahan Belanda berkuasa, namun pemerintahan kerajaan  tetap  berjalan  dan berkuasa. Sejak abad ke 13 M di kerajaan Siak ini telah memiliki Pengadilan Agama sendiri dengan dilengkapi Buku Hukum (kodifikasi) yang berjudul “BABUL QAWAID”. Dalam buku ini disamping mengatur tentang kompetensi dan kedudukan Hakim-Hakim juga mengatur tentang komposisi kelembagaan dan mekanisme kerja peradilan itu sendiri.
     Pengadilan Tinggi berada di ibukota Kerajaan yang disebut Kerapatan Qodhi yang diketuai oleh Sultan, sedangkan Hakim Anggota adalah Datuk-Datuk dari setiap suku,  Qodhi dan Controleur yaitu :
1. Datuk Sri Pekermaja (Kepala Suku Tanah Datar)
2. Datuk Sri Bijuangsa (Kepala Suku Lima Puluh)
3. Datuk Sri Dewaraja (Kepala Suku Pesisir)
4. Datuk Amir Pahlawan (Kepala Suku Kampar)
5. Qodhi
6. Controleur

 
     Balai Kerapatan Qodhi diberi nama “Balairung”, yakni tempat diselenggarakannya aktifitas peradilan, yang berkenaan dengan soal agama seperti Muamalat (Perdata) maupun Jinayat (Pidana) berupa Jarimah seperti Hudud, Qisas Diat dan Ta’zir .
     Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Sultan Siak yang berkuasa saat itu yakni “ Sultan Syarif Qasim II”, Kerajaan Siak beserta segala asetnya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dengan diikuti penyerahan sejumlah uang serta kekayaan kerajaan.
     Dan dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 22 Juli 1986 Nomor 207 tahun 1986 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Sejalan dengan keputusan tersebut telah tersedia pula dalam DIK tahun 1987/1988 untuk Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru hanya untuk beberapa anggaran saja.
     Juga dalam DIP tahun 1986/1987 dana untuk penggandaan tanah, dan dalam DIK tahun 1987/1988 tersedia dana untuk pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahap pertama. Sekalipun gedungnya belum jadi, namun surat keputusan Menteri Agama tersebut perlu segera direalisasikan, sehingga dengan surat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 7 Pebruari 1987 Nomor : Kep.E/Kp.07.6/12/1987, diangkat 8 orang karyawan dan seorang pimpinan kantor.
     Sedangkan untuk kantor sementara sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau dipakailah satu ruang Islamic Center Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru.
Sejak diresmikan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secara resmi melaksanakan tugasnya. Tujuh  bulan kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pindah ke kantornya sendiri sekalipun baru selesai tahap pertamanya tanggal 14 Maret 1988.
     Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir  sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

Memberikan pelayanan tehnis yustisial bagi perkara banding;

Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita dalam wilayah hukumnya;

Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sederhana,cepat dan biaya ringan, seksama dan sewajarnya;

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (Kepegawaian, Keuangan dan Umum);

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan Itsbat kesaksian Rukyat Hilal, Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Terakhir Diperbaharui (Rabu, 08 Oktober 2014 11:39)

 

Tulis Komentar Disini

Security code
Refresh

postheadericon GRAFIK PERKARA BANDING PTA PEKANBARU BULAN SEPTEMBER 2017

postheadericon UCAPAN DUKA CITA

WAKIL KETUA

HAKIM & PEGAWAI
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
TANGGAL HIJRIAH

ATURAN PRILAKU

PILIH BAHASA


PENCARIAN
LINK

 
 
 
 
 

BERITA PA SEWILAYAH

Lihat Index Berita
---------------------->

PENGUMUMAN LELANG

LINK OPEN MAIL PTA

PETA PTA PEKANBARU

YAH00 MASSENGER

Admin

 

Redaksi

JADWAL SHOLAT