PTA Pekanbaru kembali melakukan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 di Aula PTA Pekanbaru. ....
Dipenghujung akhir tahun 2020, PTA Pekanbaru dianugerahkan penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). . ....
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 4 (Empat) program prioritas Tahun 2023
Berorirentasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian : .
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari dan Jam Kerja.
PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI
Dasar Hukum
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
A. Persyaratan
1. Pemohon lnformasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa:
a. Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatatan ...
MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT
Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan ...
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Direktori Putusan
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
SIKEP Mahkamah Agung
ABS Badilag
SIPP Mahkamah Agung
SIPP Banding
Informasi Banding
Portal LIPA PTA Pekanbaru
SIPATIN
SIPENDI
Cloud PTA Pekanbaru
Monitoring CCTV PTA Pekanbaru
PTSP Online PTA Pekanbaru
KAPAL LAYAR (Kumpulan Aplikasi Unggulan Layanan Perkara)
SPARING (Sistem Informasi Perkara Banding)
KAWAL PERKARA (Asisten Virtual Perkara)
Survey IKM PTA Pekanbaru
Survey IPAK PTA Pekanbaru
Oleh : Laela Mubarokah, S.Ag. ( Penata Layanan Operasional PA ...
Oleh : LAELA MUBAROKAH, S.Ag ( Penata Layanan Operasional PA ...
By. Laela Mubarokah, S.Ag. ( Penata Layanan Operasional PA Dumai ...
| User Online | 21 |
| Hari Ini | 608 |
| Kemarin | 803 |
| Minggu ini | 2179 |
| Bulan ini | 1 |
| Tahun ini | 114044 |
| Total | 663873 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
Webmail PTA Pekanbaru Pekanbaru
