www.ptapekanbaru.net

Kabadan Diklat Kumdil Ibu Siti Nurdjannah, SH., MH didampingi oleh KPTA Pekanbaru
dan Waka PT Pekanbaru

Bertempat di ball room Bertuah Hotel Pengeran Pekanbaru, dilangsungnya kegiatan Sosialisasi dan Supervisi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara yang ada di Riau dan Kepulauan Riau.Kegiatan tersebut diikuti oleh hakim tinggi tingkat banding, ketua dan Panitera/Sekretaris tingkat pertama dan tingkat banding.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Ibu Siti Nurdjannah, SH., MH dalam sambutannya sekaligus menyampaikan materi sosialisasi dan supervisi pelaksanaan reformasi birokrasi memaparkan beberapa hal yang sangat penting untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh badan peradilan baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding diantaranya reformasi birokrasi gelombang I (2004-2009) yang menitikberatkan beberapa hal (1) Manajemen SDM (2) Manajemen Keuangan (3) Manajemen Informasi Teknologi (4) Manajemen Perkara (5) Manajemen Pengawasan.

  

Para Peserta Sosialisasi dan Supervisi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan berlangsung cepat, salah satunya dengan adanya memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) dalam rangka transparansi peradilan untuk mengatasi keluhan-keluhan masyarakat atau para pencari keadilan.

Adapun reformasi birokrasi gelombang ke II menitikberatkan pada manajemen kepemimpinan baik di level bawah sampai dengan level atas kemudian konsentrasi pada visi misi Mahkamah Agung RI dan pembaharuan dibidang fungsi teknis dan bidang perkara. Reformasi birokrasi ini dibentuk beberapa kelompok kerja (1) Kelompok kerja manajemen perkara (2) Kelompok kerja manajemen SDM (3) Kelompok kerja Diklat (4)  Kelompok kerja pengawasan internal dan (5) Kelompok kerja perubahan peradilan. Adapun salah satu yang menjadi sasaran reformasi birokrasi baik gelombang I dan II adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dilembaga peradilan.

Harapan dari Ibu Siti Nurdjannah, SH., MH agar semua pengadilan baik itu ditingkat pertama maupun ditingkat banding untuk dapat segera melakukan reformasi birokrasi yang telah diprogramkan oleh Mahkamah Agung RI agar mampu mewujudkan peradilan ke arah yang lebih baik. Ada 8 area perubahan yang harus segera dilakukan oleh pengadilan baik itu ditingkat banding maupun ditingkat pertama diantara adalah manajemen Sumber Daya Manusia dan peningkatakan kualitas pelayanan publik. (Khaidir. S.HI/ Tim IT PTA Pekanbaru){jcomments on}