Senin, 05 Agustus 2024, bertempat di Ruang Rapat PTA Pekanbaru, telah diselenggarakan Rapat Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PTA Pekanbaru dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru Tahun 2023. Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua PTA Pekanbaru, Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., Panitera, Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H. dan Sekretaris, Mukti Ali, S.Ag., M.H., serta para pejabat struktural dan fungsional PTA Pekanbaru didampingi staff baik dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

Rapat ini diagendakan guna melengkapi eviden Hasil Desk Evaluation AKIP Tahun 2023 pada Tingkat Banding dengan tim Evaluator dari Badan Pengawas Mahkamah Agung. Setelah sebelumnya telah dilaksanakan Acara Zoom Meeting "Penyampaian Hasil Desk Evaluation AKIP" dengan tim terkait yang diselenggarakan pada Jum'at, 02 Agustus 2024, pekan lalu.

Pada kesempatan ini Tim Evaluasi SAKIP PTA Pekanbaru dan PA Sewilayah Hukum PTA Pekanbaru Tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, agar tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis PTA Pekanbaru yang selaras dengan Mahkamah Agung RI. Diantaranya terdapat 5 Indikator Kinerja yang harus dipenuhi bersama, yaitu:

  1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
  2. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
  3. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
  4. Persentase pembinaan dan pengawasan baik internal maupun eksternal
  5. Persentase pemenuhan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Selain itu terdapat juga Indikator Kinerja khusus, pada Kepaniteraan, yaitu: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dan Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Sedangkan pada Kesekretariatan, yaitu: Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Persentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi. Yang mana semua hal ini diharapkan dapat dipenuhi, demi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas pengawasan.