Pekanbaru||www.pta-pekanbaru.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Dr. H. M. Syaifuddin, M.Hum., memberikan pembinaan intensif pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 10-11 Desember 2025 (Rabu dan Kamis), guna memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM.

Penekanan utama adalah bahwa ZI merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen kantor, bukan hanya Tim IT. Menurut Waka PTA, Pimpinan didorong menjadi role model, sementara agen perubahan wajib memiliki inovasi dan rencana aksi nyata.

Dalam pembinaan Area 1 hingga Area 6, disoroti pentingnya komitmen bersama dan rencana aksi yang dimonitor berkala (Area 1). Penyusunan SOP sesuai Permenpan, evaluasi SPBE, dan keterbukaan informasi (Area 2). Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan (Area 4). Pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, serta pembedaan jelas antara Pengaduan dan WBS (Area 5). Standar pelayanan yang menerapkan prinsip 5R, 5S, Core Values ASN, dan 8 Nilai Utama MA (Area 6).

Di bidang kesekretariatan, ditemukan sejumlah kelemahan yang harus segera diperbaiki, seperti website, data dan Infrastruktur Digital. Diperintahkan segera membuat pemberitahuan, memperbaiki keamanan siber, dan melakukan backup berkala. Waka PTA menyoroti terdapat keluhan di Google Review mengenai respon online yang tidak jelas dan pelayanan tatap muka yang kurang ramah oleh oknum pegawai. Diminta segera memberi pelatihan pelayanan prima. Pada aspek sarana fisik, Waka PTA menyoroti kurangnya informasi vital di lobi utama, penempatan APAR yang sulit dijangkau, dan perlunya perhatian khusus pada toilet disabilitas.

Di bidang Kepaniteraan, disoroti perbedaan data sisa eksekusi antara SIPP dan Kinsatker. Penataan arsip perkara yang belum rapi dan penggunaan pola lama pada SK penetapan panjar biaya perkara harus diselaraskan dengan layanan elektronik. Mengingat capaian perkara 91%, tim Kepaniteraan diinstruksikan menyusun strategi akhir tahun untuk mencapai target.

Wakil Ketua PTA menutup pembinaan dengan mengingatkan seluruh pegawai untuk terus meng-upgrade kemampuan hukum acara dan menyelesaikan pengisian ETR Triwulan IV 2025 sebelum batas akhir.