Bangkinang | www.pa-bangkinang.go.id

Selasa (07/06/2022) Pengadilan Agama Bangkinang sebagai salah satu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida) ikut menghadiri Kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 Kabupaten Kampar yang diselenggarakan secara virtual di Balai Bupati Kampar. Kehadiran Pengadilan Agama Bangkinang diwakili oleh Yang Mulia Hakim Zulfadli, S.H.I., M.H.

Kegiatan verifikasi virtual ini di pimpin langsung oleh Ketua Deputi Pemberdayaan Perlindungan Anak Bapak Budi Mardaya. Selain dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Kampar, kegiatan verifikasi virtual ini juga dihadiri oleh Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM yang diwakili oleh Sekda Kampar Drs. H. Yusri, M. SI, Ketua DPRD Kabupaten Kampar M. Faisal, ST, dan didampingi oleh seluruh Kepala OPD dan Camat serta Anak Disabilitas Berprestasi, OPD lingkup Pemkab Kampar.  

Dalam sambutannya, Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM yang diwakili oleh Sekda Kampar Drs. H. Yusri, M. Si mengatakan bahwa anak merupakan aset dan investasi penting, maka anak menjadi hal penting dalam kehidupan kita. Perwujudan anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam menempatkan perkembangan sumber daya manusia.

“Mengingat anak merupakan masa depan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Republik Indonesia khususnya untuk Generasi Muda Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar telah mendapatkan beberapa kali penilaian evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) mulai Tahun 2016-2019, Kabupaten Kampar mendapatkan penghargaan dua kali pada posisi Pratama dan satu kali pada posisi Madya ditahun kemarin”,

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan bapak Deputi tadi tidak akan terjadi bahwa Kampar akan turun dari Madya ke Pratama, mudah mudahan masih ada kesempatan dan waktu yang kami sampaikan evaluasi administrasi yang bisa kami susulkan”ungkap Yusri.

Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekda kampar Drs. H. Yusri, M.SI menjelaskan bahwa Kabupaten Kampar telah banyak mengeluarkan peraturan untuk mendukung terciptanya Kabupaten Kampar Layak Anak, banyak regulasi yang dikeluarkan berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun surat edaran sudah dikeluarkan oleh Pemda Kampar, sangat banyak yang kita keluarkan mudah mudahan itu menjadi acuan bagaimana Kabupaten Kampar bisa menjadi kota Layak Anak ditahun tahun berikutnya.”tutup Yusri.

Sementara itu Ketua Deputi Pemberdayaan Perlindungan Anak Budi Mardaya mengatakan bahwa untuk mewujudkan KLA di seluruh Indonesia, telah ditetapkan berbagai macam peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk melindungi anak.

“Yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”ungkap Budi.

Dalam Undang-Undang ini dipertegas, bahwa urusan pemerintah dibidang perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah didukung oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan anak,” tutup Budi.