Pekanbaru, Selasa, 22 Oktober 2024, bertempat di Hotel Royal Asnof Pekanbaru berlangsung acara Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru, kegiatan Bimtek diikuti oleh 12 (dua belas) Satuan Kerja Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Acara bimtek Kepaniteraan Pengadilan Agama dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Yang Mulia bapak Dr. H. Zulkifli Yus, M.H pada pukul 20.00 Wib.Tampak Hadir dalam kegiatan tersebut Panitera Muda Gugatan Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I dan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Tembilahan Yedi Purwanto, S.H serta Tenaga Teknis Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Acara bimbingan teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yakni dari hari Selasa tanggal 22 Oktober sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, diikuti oleh 12 Satuan Kerja Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan merujuk surat edaran dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Nomor : 1223/KPTA.W4-A/DL1.10/X/2024, tertanggal 10 Oktober 2024, perihal Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2024.

Adapun topik bimbingan teknis tersebut membahas terkait :

• Kebijakan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan PNBP sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019, narasumber oleh Badilag.
• Mekanisme pengelolaan PNBP di Lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2959 Tahun 2019, narasumber oleh Badilag
• Penetapan target penerimaan, mekanisme izin penggunaan anggaran PNBP, sertapelaporan dan pertanggung jawaban. narasumber oleh Kanwil DJPb Pekanbaru
• Pengawasan dan Pelaksanaan PNBP, narasumber oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

Dengan keikutsertaan dalam Bimtek ini, diharapkan Panitera di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat semakin mengelola PNBP dengan baik dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional dan transparan. Langkah ini akan membantu peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan agama, sejalan dengan peraturan yang berlaku dan tuntutan masyarakat akan transparansi.