POLITIK HUKUM KELUARGA TURKI: DIALEKTIKA ANTARA

HUKUM SEKULER DAN TRADISI ISLAM

Oleh : Salman Nazil Firdaus [Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan]

Abstrak

Tulisan ini membahas politik hukum keluarga di Turki sebagai hasil dari dialektika antara sekularisme dan tradisi Islam. Sejak masa Tanzimat pada abad ke-19 hingga berdirinya Republik Turki tahun 1923, hukum keluarga mengalami transformasi signifikan. Pergeseran ini menandai dominasi sekularisme dalam hukum keluarga Turki, dengan larangan poligami, keseimbangan dalam pengajuan perceraian, serta kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Hukum keluarga Turki terus mengalami amandemen sebagai pembaharuannya. Reformasi ini memperlihatkan orientasi kuat pada prinsip sekularisme, namun praktik sosial di masyarakat, terutama di pedesaan, masih menunjukkan kesenjangan norma dan pengaruh tradisi Islam yang tidak sesuai norma. Dialektika antara hukum sekuler dan tradisi Islam menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, yang menjadi problem akademik penting untuk dikaji. Tulisan ini menegaskan bahwa politik hukum keluarga di Turki tidak dapat dipahami semata sebagai penerapan hukum sekuler, melainkan sebagai ruang interaksi antara modernitas Barat dan warisan Islam. Turki menjadi contoh bagaimana hukum keluarga berfungsi bukan hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai arena politik, sosial, dan budaya yang terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Dengan posisinya sebagai pelopor pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, Turki menunjukkan bahwa modernisasi hukum tidak pernah sepenuhnya memutuskan akar tradisi, melainkan selalu berada dalam dialektika antara sekularisme dan Islam. Tulisan ini dibaut dengan metode yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer maupun sekunder.

Selengkapnya KLIK DISINI