Tembilahan — Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program kerja. Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan menggelar Rapat Monitoring Kerja Penilaian Triwulan dan Kinerja Satuan Kerja (Kinsatker) yang berlangsung pada Senin 3 November 2025.

Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Tembilahan, tepat pukul 9.10 Wib, berlangsung rapat monitoring kerja penilaian triwulan dan Kinerja Satuan Kerja (Kinsatker) yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H Panitera Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I, Operator Kinsatker dan tim penilai kinerja internal. Adapun fokus utama rapat kerja tersebut adalah mengevaluasi capaian kinerja triwulan terakhir, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi satuan kerja, serta merumuskan strategi perbaikan untuk triwulan berikutnya.

Tujuan Rapat

• Menyampaikan hasil penilaian kinerja triwulan secara transparan
• Mendorong perbaikan berkelanjutan melalui umpan balik konstruktif
• Menyelaraskan target kinerja dengan indikator strategis organisasi
• Memastikan akuntabilitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Ahmad Syafruddin,S.H.I.,M.H  menekankan pentingnya budaya kerja berbasis kinerja dan data. “Monitoring dan evaluasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

“Kepada para petugas ayo kita bekerjasama dengan baik dan mari kita berusaha untuk lebih baik lagi membawa kemajuan bagi satker kita ini” tutupnya.

Hasil dan Tindak Lanjut

Beberapa satuan kerja menunjukkan capaian yang memuaskan, terutama dalam aspek serapan anggaran dan realisasi output. Namun, masih terdapat unit yang perlu meningkatkan kualitas pelaporan dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati:

• Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kinerja
• Penjadwalan ulang kegiatan yang belum terealisasi
• Penguatan koordinasi lintas unit untuk efisiensi pelaksanaan program

Komitmen Bersama

Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Evaluasi berkala seperti ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang berkelanjutan.