Tembilahan, 05 November 2025 – Dalam rangka mendukung transformasi digital dan peningkatan efisiensi layanan peradilan, Pengadilan Agama Tembilahan menggelar kegiatan sosialisasi aplikasi Smart Office kepada jajaran kepaniteraan.

Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Tembilahan Jalan H.R. Soebrantas, Nomor : 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan ini dihadiri oleh panitera, Jurusita, staf kepaniteraan, serta perwakilan dari bagian IT. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan fitur-fitur utama aplikasi Smart Office yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi perkantoran secara digital, mulai dari pengarsipan dokumen, manajemen surat masuk dan keluar, hingga pelaporan kinerja.

Fokus Sosialisasi

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan berbagai keunggulan aplikasi Smart Office, antara lain:

  • Digitalisasi Dokumen: Memudahkan pencatatan dan pencarian dokumen perkara secara cepat dan aman.
  • Efisiensi Proses Surat-Menyurat: Pengelolaan surat masuk dan keluar menjadi lebih tertata dan terdokumentasi dengan baik.
  • Monitoring Kinerja: Fitur pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai secara real-time.
  • Integrasi Sistem: Terhubung dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Mahkamah Agung. 

Komitmen Peningkatan Layanan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan Smart Office merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

“Kami berharap seluruh jajaran kepaniteraan dapat menguasai dan memanfaatkan aplikasi ini secara optimal demi mendukung pelayanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan,” ujar beliau.

Harapan ke Depan

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai dikepaniteraan dapat segera mengimplementasikan penggunaan Smart Office dalam tugas sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pengadilan Agama dalam mendukung program prioritas Mahkamah Agung terkait digitalisasi peradilan.