Pekanbaru||www.pta-pekanbaru.go.id

Agenda kegiatan di PTA Pekanbaru masih berlanjut dengan pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas Triwulan I Tahun 2026. Rapat ini diikuti oleh seluruh personel PTA Pekanbaru dan dilaksanakan di Ruang Bustanul Arifin PTA Pekanbaru.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua PTA Pekanbaru, Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PTA Pekanbaru Dr. H. M. Sutomo, S.H., Panitera Drs. Fakhrurazi, M.H., serta Sekretaris Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H.

Sebelum rapat dimulai, Ketua PTA Pekanbaru memberikan arahan kepada seluruh peserta. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian penting dalam menilai pelaksanaan tugas, khususnya terkait kelengkapan eviden serta pemenuhan indikator dalam pembangunan Zona Integritas. Seluruh aparatur diharapkan dapat melaksanakan tugas secara tepat guna dan tepat sasaran serta dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, rapat monev yang dipimpin oleh Ketua Pembangunan Zona Integritas diawali dengan penelusuran dan pendataan secara rinci terhadap laporan monitoring dan evaluasi rencana kerja pada masing-masing area pembangunan Zona Integritas. Dari hasil penelusuran tersebut, masih ditemukan beberapa langkah aksi yang belum terpenuhi secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, area yang masih memiliki kekurangan diminta untuk segera menindaklanjuti dan melengkapi eviden yang diperlukan. Dalam kesempatan ini, Ketua Pembangunan Zona Integritas juga memberikan bimbingan dan arahan teknis terkait pemenuhan langkah-langkah aksi, sehingga peserta rapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Diharapkan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, seluruh unit kerja dapat meningkatkan kualitas pemenuhan eviden dan implementasi rencana aksi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTA Pekanbaru dapat berjalan secara optimal dan konsisten, sehingga mendukung terwujudnya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).