Pekanbaru||www.pta-pekanbaru.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta Wakil Ketua, serta seluruh jajaran Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, mengikuti Bimbingan Teknis Tenaga Teknis Peradilan Agama secara daring pada hari Kamis tanggal 9 April 2026. Kegiatan yang ditaja oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ini mengangkat topik "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan". Materi ini disampaikan oleh Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, YM. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Peraturan terbaru ini merupakan komitmen tinggi MA RI guna berikan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Perma tersebut, mengatur tata cara mengadili gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelaku usaha di sektor jasa keuangan.

Terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2025 merupakan wujud pelaksanaan amanat dari UU Otoritas Jasa Keuangan Melalui regulasi turunan tersebut, OJK kini diberikan kewenangan hukum yang jelas untuk bertindak mewakili dan mengajukan gugatan atas nama konsumen terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang terindikasi merugikan masyarakat.

Ketua Muda Kamar Agama memaparkan, Perma ini merupakan terobosan hukum acara yang menggabungkan dua konsep sekaligus, yakni gugatan sederhana (small claim court) dan gugatan kelompok (class action) yang sebelumnya diatur dalam Perma terpisah. Dalam praktiknya, implementasi penyelesaian gugatan akan dibagi berdasarkan kompetensi absolut lembaga peradilan.

Melalui implementasi Perma ini, diharapkan tercipta keseragaman dalam penerapan hukum serta peningkatan kualitas putusan yang lebih profesional dan akuntabel. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap perkara yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dapat diselesaikan secara transparan dan memberikan kepastian hukum.