Rapat diadakan sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2/Pdt.Eks.HT/2019/PA.Pbr, tanggal 18 Maret 2020 tentang Sita Eksekusi Objek Jaminan Hak Hipotek, dan surat Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru W4.A/3383/HK.05/6/2020, tanggal 30 Juni 2020 tentang perintah penahanan kapal kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk melakasanakan Sita Eksekusi.

Dalam rapat tersebut jajaran Dirjen Perhubungan Laut mempertanyakan kronologi Penetapan Sita Eksekusi tersebut, serta minta penjelasan kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan Eksekusi Hak Hipotik, serta tahapan Eksekusi selanjutnya setelah Dirjen Perhubungan laut menahan kapal.

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Muhammad Yasir Nasution, M.A menjelaskan, menurut UU Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Bahwa sangketa ekonomi syariah termasuk didalamnya permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dan Hak Hipotik adalah kewenangan Peradilan Agama, sedangkan tahapan setelah kapal ditahan adalah pelaksanaan Sita Eksekusi di Pengadilan Agama yang mewilayahi dimana kapal – kapal tersebut bersandar selanjutnya Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi secara lelang yang akan didaftarkan di KPKNL yang mewilayahi pelabuhan dimana kapal bersandar.

Di akhir pertemuan Sekjen Pehubungan Laut menyatakan bahwa hal ini adalah hal baru mereka, namun berdasarkan UU Nomor : 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 222, Dirjen Perhubungan laut akan melaksanakan penahan kapal jika ada perintah tertulis dari Pengadilan terkait perkara pidana dan perdata, mereka menyatakan siap melaksanakan perintah Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di ruang Command Center Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal, 16 juli 2020 di hadiri Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. H. Usman, S.H., M.H didampingi Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Muhammad Yasir Nasution, M.A, Sekjen Perhubungan Laut besertat jajarannya dan Bank Syariah Mandiri Pusat beserta jajarannya.