pa-bangkinang.go.id

Bangkinang, Rabu, 12 Agustus 2026 – Pengadilan Agama Bangkinang melaksanakan Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bertempat di Ruang Wakil Ketua PA Bangkinang. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua PA Bangkinang, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Baperjakat bersama tim.

Rapat tersebut membahas sejumlah hal terkait manajemen dan kebutuhan kepegawaian, khususnya menyikapi adanya pegawai yang mutasi keluar maupun pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Agama Bangkinang.

Dalam pembahasannya, tim Baperjakat menekankan bahwa setiap pegawai yang akan ditempatkan pada posisi tertentu perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, pengalaman, integritas, kinerja, serta kesesuaian dengan jabatan yang akan diemban.

Wakil Ketua selaku Ketua Baperjakat menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang masuk harus langsung diterima atau ditempatkan tanpa melalui pertimbangan. Setiap kebutuhan personel harus melalui proses seleksi dan pertimbangan yang objektif agar pegawai yang ditempatkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Kita harus melihat kebutuhan kantor dan kompetensi pegawai. Tidak harus semua diterima, tetapi harus diseleksi dan dipertimbangkan dengan baik agar penempatan pegawai benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi,” demikian penekanan dalam rapat.

Pembahasan juga diarahkan agar setiap proses mutasi dan penempatan pegawai dapat dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat Baperjakat ini, PA Bangkinang berupaya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara tepat dan terencana. Pegawai yang masuk diharapkan mampu memenuhi kebutuhan organisasi, sementara pegawai yang mutasi keluar dapat dipersiapkan proses penggantiannya agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Dengan pengelolaan kepegawaian yang selektif dan berbasis kebutuhan, PA Bangkinang terus berkomitmen membangun organisasi yang efektif, profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan."Tolak Suap Tolak Gratifikasi"(ITK/TimITPABkn).