Pekanbaru||www.pta-pekanbaru.go.id

Selasa, 10 November 2026, bertempat di Balai Serindit, Pekanbaru, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru dalam rangka memperkuat sinergi pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak asuh anak, serta perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah guna menghadirkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi perempuan dan anak di Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Pekanbaru menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, beserta jajaran Pemerintah Provinsi Riau yang telah berupaya mewujudkan nota kesepahaman tersebut. Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam membangun sinergi untuk mencegah perkawinan anak, memenuhi hak asuh anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian. Selain itu, dalam waktu dekat nota kesepahaman ini juga diharapkan dapat diikuti dengan pengesahan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Lebih lanjut, Ketua PTA Pekanbaru menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan wujud komitmen nyata dan berkelanjutan antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah. Setidaknya terdapat tiga hal strategis yang menjadi tujuan kerja sama ini, yaitu memperkuat pencegahan perkawinan anak melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat terlaksana secara nyata, serta menerjemahkan nota kesepahaman menjadi program kerja terpadu dan berkelanjutan.

Ketua PTA Pekanbaru juga berharap pola kerja sama serupa dapat diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Untuk itu, para Bupati dan Wali Kota diharapkan dapat bersinergi dengan Ketua Pengadilan Agama di wilayah masing-masing guna mewujudkan perjanjian kerja sama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini memiliki tiga nilai penting, yakni nilai integrasi, nilai kepastian, dan nilai keberlanjutan.

Nilai integrasi bermakna menyatukan berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak yang selama ini kerap berjalan secara terpisah. Nilai kepastian memberikan jaminan bahwa hak-hak yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan dapat didukung dan diakses melalui kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, nilai keberlanjutan menekankan bahwa kerja sama ini harus diwujudkan dalam rencana kerja yang terukur, dilaksanakan secara optimal, serta disertai monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak, khususnya mereka yang terdampak akibat perceraian. Menurutnya, meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak maupun mantan istrinya dengan jumlah tertentu, dalam praktiknya masih sering ditemukan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau bersama PTA Pekanbaru berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan putusan pengadilan agar tidak hanya berhenti pada keputusan hukum, tetapi benar-benar dapat direalisasikan oleh pihak yang berkewajiban. Melalui kerja sama ini, diharapkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat lebih terlindungi, mulai dari hak asuh, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga jaminan masa depan anak.

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah nyata dalam membangun sinergi lintas lembaga demi menghadirkan keadilan yang tidak hanya tertuang dalam putusan pengadilan, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan PTA Pekanbaru, diharapkan perlindungan serta kepastian hukum bagi perempuan dan anak di Provinsi Riau semakin kuat dan berkelanjutan.

Semoga melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, sinergi antara PTA Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau dapat semakin kuat dan berkelanjutan, sehingga upaya pencegahan perkawinan anak serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum tidak hanya terwujud melalui putusan pengadilan, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Provinsi Riau.